ilustrasi bank. - Kementerian Keuangan menyebut bahwa penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari masyarakat selama ini hanya dimonopoli oleh bank himbara atau bank BUMN. Misalnya, untuk pembayaran Surat Izin Mengemudi SIM hanya melalui Bank Rakyat Indonesia BRI. Ada juga pembayaran visa yang hanya bisa dilakukan melalui Bank Negara Indonesia BNI. Hal ini terjadi karena para bank plat merah berburu mendekati kementerian/lembaga KL dan melakukan kerja sama sebagai penerima pembayaran PNBP. "Saat ini, karena ada persaingan bisnis yang kentara antara BRI, BNI, Himbara, itu kadang mereka berlomba-lomba mendekati KL kementerian/lembaga untuk melakukan monopoli sistem penyetoran PNBP," kata Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP Kementerian/Lembaga Direktorat Jenderal Anggaran DJA Kementerian Keuangan Wawan Sunarjo di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis 8/6. Wawan menegaskan, praktik-praktik ini sudah tidak boleh lagi dilakukan. Pihaknya pun sudah membuat aturan baru dalam PMK Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP. 2 dari 2 halaman Tak Boleh Hanya Satu Bank "Di PMK ini ditegaskan kembali bahwa Kementerian dan Lembaga tidak boleh melakukan kontrak kerja sama hanya dengan satu bank," kata dia. Dalam aturan itu, kementerian lembaga harus membuka banyak loket pembayaran untuk semua bank, tidak hanya satu bank. Artinya mereka juga harus membuka peluang bagi bank lain untuk menjadi agen penerima pembayaran PNBP demi memudahkan masyarakat. "Semua harus membuka collecting agent atau loket pembayaran untuk semua bank, yang tentunya akan sangat memudahkan masyarakat," kata Wawan. [idr]